Indonesia Legal FAQ

Kantor hukum dan layanan konsultasi kami menyediakan dukungan komprehensif untuk bisnis maupun individu. Kami menangani urusan korporasi seperti pendirian PT atau CV, pembuatan dan tinjauan kontrak (perjanjian kerja, vendor), merger dan akuisisi (M&A) berikut due diligence, serta mengurus kepatuhan legalitas di BKPM, OJK, dan KPPN. Kami juga memberikan perlindungan hukum yang presisi untuk memitigasi risiko pada bisnis Anda.

Pendirian PT (Perseroan Terbatas) atau PMA (Penanaman Modal Asing) dimulai dari penyiapan Akta Pendirian di Notaris yang memuat struktur modal, pengurus, dan bidang usaha (KBLI). Selanjutnya, akta didaftarkan ke Kemenkumham untuk disahkan. Setelah itu, pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) dilakukan melalui platform OSS untuk izin operasional dan NPWP perusahaan. Khusus PMA, ada ketentuan batas kepemilikan asing yang harus disesuaikan. Proses ini normalnya selesai dalam 2-4 minggu.

Biaya sangat bergantung pada tingkat kompleksitas kebutuhan Anda. Konsultasi standar dimulai dari rentang terjangkau, sementara pengurusan pendirian PT secara legal dan tuntas sudah termasuk biaya Notaris berkisar di nominal yang kompetitif sesuai ketentuan, sedangkan layanan pendampingan akuisisi bisa menyesuaikan bobot transaksi. Kami menyediakan paket hemat (fixed-fee) untuk startup/UMKM, serta opsi retainer bulanan untuk layanan berkelanjutan korporasi.

Sebagai Notaris dan PPAT resmi di Indonesia, kami berwenang membuat dan mengesahkan dokumen autentik seperti Akta Jual Beli (AJB) properti, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), pengecekan legalitas Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Kuasa, hingga Akta Pendirian Perusahaan. Kami juga menangani urusan pewarisan, legalisasi kontrak kesepakatan, dan akta elektronik dengan standar hukum yang berlaku.

Beberapa administrasi seperti validasi pajak daerah (BPHTB, PPh) dan perizinan sistem OSS sudah terintegrasi secara elektronik untuk mempercepat efisiensi waktu hingga hitungan jam. Namun, untuk menjaga keabsahan autentik, tanda tangan fisik pengesahan dari Notaris serta kehadiran para pihak masih menjadi syarat wajib demi memastikan kebenaran formil dan mencegah kecurangan (fraud).

Pembuatan akta seperti AJB dapat diselesaikan cukup singkat dalam estimasi 1-3 hari kerja setelah dokumen dari dua belah pihak diperiksa secara lengkap. Untuk biaya atau honorarium PPAT, aturannya mengikuti standar wilayah yang umumnya tidak lebih dari persentase tertentu nilai transaksi. Proses balik nama di BPN kini juga semakin cepat dengan sistem percepatan layanan terbaru.

Untuk menjamin kelancaran masa depan bisnis kuliner Anda, diperlukan pengurusan NIB melalui sistem pemerintahan (OSS), serta izin lingkungan lokasi. Tergantung jenis dan skala-nya, mungkin Anda juga akan perlu mengurus surat izin keamanan pangan (P-IRT) dan sertifikat Halal demi kenyamanan pelanggan. Jika dikembangkan via franchise, Anda juga wajib memiliki Perjanjian Waralaba berdasar hukum perlindungan investasi.

Saat menyewa lahan komersial/ruko dengan pemilik lahan, pastikan Anda membuat Dokumen Perjanjian Sewa Menyewa yang kuat di mata hukum yang menyebut peruntukkan untuk tempat makan, mengatur jangka waktu yang sepadan dengan nilai investasi balik modal Anda, serta status hak renovasi aset bangunan tersebut agar Anda tidak dirugikan bila terjadi sengketa dengan pihak gedung.

Setiap tenaga kerja—mulai dari koki hingga pramusaji—sebaiknya diikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang disahkan melalui kontrak agar hak serta kewajiban (seperti jam kerja panjang industri F&B) disepakati jelas. Praktik ini melindungi pemilik dan pekerja atas konflik ketidakcocokan sekaligus menjaga efisiensi.

Mengalih-fungsikan bangunan menjadi kawasan hunian kost berbayar perlu pengecekan surat zona Persetujuan Bangunan Gedung (IMB/PBG) hunian yang sesuai. Lantas Anda juga disarankan untuk memiliki NIB bagi sektor perhotelan/akomodasi sementara agar usaha berjalan aman tanpa ancaman pelanggaran retribusi pemda dan masalah penyegelan properti di kemudian hari.

Keberadaan Perjanjian Sewa Kamar Tertulis (Tenancy Agreement) adalah alat hukum andalan Anda. Perjanjian tersebut harus tegas merincikan aturan pembayaran, pelarangan pengalihan penyewaan ke pihak ke-3 (sublet), batas toleransi jumlah tamu, kebijakan deposit yang menutupi ongkos kerusakan barang, dan hak pemutusan penyewaan untuk mencegah penghuni nakal secara sah.

Jika ada fasilitas premium, maka keamanan hak privasi penyewa harus dijamin. Hal ini termasuk menjamin keamanan barang dari pembobolan luar atau kecelakaan kecil di gedung properti Anda. Pemasangan pantauan kamera CCTV 24 jam sangat dianjurkan semata-mata pada zona publik, sambil memenuhi Hak Privasi di dalam lorong maupun kamar penyewa.