Due Diligence Hukum untuk Akuisisi Perusahaan: Checklist Praktis
Nilai transaksi yang menarik bisa berubah menjadi beban jangka panjang jika risiko legal target company tidak dipetakan sejak awal.
Tim Legal Michael, Antonius & Co
M&A and Corporate Advisory Division
Gambar artikel akan ditampilkan di sini
Dalam transaksi merger dan akuisisi (M&A), due diligence hukum berfungsi untuk memverifikasi kondisi legal perusahaan target secara menyeluruh. Proses ini membantu calon investor atau pembeli memahami kewajiban tersembunyi, sengketa berjalan, serta potensi pelanggaran kepatuhan yang dapat menurunkan valuasi atau menggagalkan transaksi.
Dokumen Kunci yang Wajib Direview
- 1Dokumen korporasi: akta pendirian, perubahan anggaran dasar, daftar pemegang saham, dan keputusan organ perusahaan.
- 2Perizinan usaha: NIB, izin sektor spesifik, serta masa berlaku dan kepatuhan terhadap ketentuan OSS berbasis risiko.
- 3Kontrak material: perjanjian dengan pemasok utama, pelanggan strategis, pemberi pinjaman, dan distributor.
- 4Aset dan jaminan: status kepemilikan tanah/bangunan, fidusia, hipotek, atau beban jaminan lainnya.
- 5Ketenagakerjaan: struktur kontrak kerja, kebijakan PHK, sengketa industrial, dan kepatuhan BPJS serta pajak penghasilan karyawan.
Area Risiko yang Sering Terlewat
- 1Klausul change of control yang memberi hak terminasi kepada mitra setelah akuisisi.
- 2Perizinan yang tidak sesuai klasifikasi kegiatan usaha terbaru.
- 3Potensi sengketa perpajakan dan kewajiban kontinjensi yang belum dicadangkan.
- 4Hak kekayaan intelektual yang belum terdaftar atas nama entitas target.
"Tujuan due diligence bukan mencari alasan membatalkan transaksi, tetapi memastikan harga, struktur, dan perlindungan kontraktual mencerminkan risiko yang nyata."
Output yang Harus Dihasilkan
Hasil due diligence idealnya dituangkan dalam legal due diligence report yang memuat tingkat risiko (high, medium, low), rekomendasi mitigasi, serta implikasi terhadap dokumen transaksi seperti Share Purchase Agreement (SPA), indemnity clause, escrow mechanism, dan kondisi precedent (CP). Dengan demikian, keputusan bisnis diambil berdasarkan data hukum yang terukur, bukan asumsi.
Jika Anda sedang merencanakan akuisisi, libatkan tim hukum sejak tahap term sheet agar proses negosiasi, valuasi, dan closing berjalan lebih aman dan efisien.
Butuh pendampingan hukum profesional?
Tim Law Firm kami siap membantu Anda dengan strategi hukum terbaik.